Palembang, JN Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, Senin (2/6/2025) menegaskan, pihaknya sedang mendalami dengan penyidikan terkait ada sekitar Rp 46 miliar total uang dari ratusan pedagang yang telah menyetorkan uang kepada PT Magna Beatum untuk membeli kios di Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Dari …
Read More »Jaksa Sebut Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Terkait Proyek Pokir Mantan Ketua DPRD Sumsel Dibahas di Warung Bakso
Palembang, JN Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, Revi SH MH didampingi Santy SH MH menyebut, fee 20 persen yang diterima terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel terkait empat proyek Pokir/aspirasi yang diajukan masyarakat kepada Dr Hj RA Anita Noeringhati SH MH selaku Ketua DPRD …
Read More »Soal Fee Proyek 20 Persen, K-MAKI: Apa Peran Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel?
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Minggu (1/6/2025) mempertanyakan terkait apa peran Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel soal penerimaan fee proyek 20 persen. Hal tersebut dikatakan Feri terkait perkara dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan empat proyek pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari …
Read More »KPK Periksa Lima Anggota DPRD OKU Terkait OTT Fee Proyek Pokir di Dinas PUPR Tahun 2024-2025
Palembang, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/5/2025) memeriksa lima anggota DPRD OKU terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024-2025. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jejaknegeriku.id. Diketahui dalam perkara ini enam …
Read More »Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Bank Lain di Kasus Korupsi Sritex
Jakarta, JN Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mendalami dugaan keterlibatan bank lain dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah menetapkan tiga orang tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menegaskan, bahwa siapapun yang terlibat akan ditindak secara hukum tanpa pandang bulu. Adapun dua …
Read More »KPK Panggil Empat Saksi Kasus Korupsi di Kemenaker
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S, H, WP, dan DA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, …
Read More »KPK Sita Delapan Mobil dan Satu Motor dari Penggeledahan Kasus Kemenaker
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita delapan unit mobil, dan satu unit motor dari penggeledahan selama 20-22 Mei 2025 terkait kasus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). “Tim penyidik sampai dengan hari kemarin (Kamis, 22/5/2025) telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi, yaitu satu kantor di Kemenaker, dan enam merupakan rumah dari …
Read More »Enam Saksi Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Kabupaten Muba Diperiksa KPK
Palembang, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi terkait penyidikan dugaan kasus korupsi proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan (Sumsel). Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. “Pada hari Senin (19/5/2025) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur …
Read More »K-MAKI: Penyidikan Dugaan Korupsi Pasar Cinde Mulai Terkuak, Pengurangan BPHTB Rugikan Negara!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Senin (19/5/2025) mengatakan, materi penyidikan dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak kini mulai terkuak. Menurut Feri, dimana diantaranya yakni soal adanya pengurangan penyetoran BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasar Cinde. “BPHTB atau …
Read More »JPU Minta Majelis Tolak Keberatan Tiga Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur
Jakarta, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Bagus Kusuma Wardhana meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak pleidoi atau nota keberatan tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan, Ronald Tannur pada tahun 2024. Ketiga hakim dimaksud, …
Read More »