Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Rabu (11/6/2025) mengatakan, Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel tidak ada peran dalam proyek-proyek. Untuk itulah sangat aneh jika disebut menerima fee proyek 20 persen dari kontraktor. Diketahui Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel adalah salah satu …
Read More »Kejati Dalam Rp 46 Miliar dari Ratusan Pedagang Pembeli Kios Pasar Cinde Mangkrak Kepada PT Magna Beatum
Palembang, JN Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH menegaskan, dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak untuk pembongkaran bangunan gedung Pasar Cinde adalah bagian dari kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Menurutnya, untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara dari dibongkarnya bangunan gedung …
Read More »Dugaan Korupsi Pasar Cinde, K-MAKI Minta Pikirkan Nasib Ratusan Pedagang yang Jadi Korban Pembangunan Mangkrak
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Rabu (4/6/2025) meminta agar pemerintah daerah dapat memikirkan nasib ratusan pedagang yang menjadi korban di perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Menurut Feri, di perkara tersebut ratusan pedagang yang menjadi korban yakni para pedagang …
Read More »Mantan Kepala BPKAD Sumsel Tegaskan Bangunan Pasar Cinde Tercatat Aset Pemkot Palembang
Palembang, JN Mantan Kepala BPKAD Sumsel tahun 2016, Laonma PL Tobing, Selasa (3/6/2025) menegaskan, bangunan gedung Pasar Cinde yang dibongkar untuk pembangunan pasar modern namun pembangunannya mangkrak tercatat sebagai aset Pemkot Palembang. Hal tersebut dikatakannya usai diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde. Pantauan di …
Read More »Laonma PL Tobing Diperiksa Kejati Sumsel Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Pasar Cinde Mangkrak
Palembang, JN Mantan Kepala BPKAD Sumsel tahun 2016, Laonma PL Tobing, Selasa (3/6/2025) diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkak. Hal tersebut ditegaskan Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH. “Update penyidikan perkara Pasar Cinde, …
Read More »Kejati Tegaskan Bangunan Pasar Cinde Aset Pemkot Palembang yang Dibongkar Rugikan Keuangan Negara
Palembang, JN Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, Senin (2/6/2025) menegaskan, bangunan gedung Pasar Cinde aset Pemkot Palembang yang dibongkar merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Hal tersebut ditegaskan Umaryadi SH MH terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. “Jadi untuk Pasar …
Read More »Kejati Dalami Rp 46 Miliar dari Ratusan Pedagang Pembeli Kios Pasar Cinde Mangkrak Kepada PT Magna Beatum
Palembang, JN Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, Senin (2/6/2025) menegaskan, pihaknya sedang mendalami dengan penyidikan terkait ada sekitar Rp 46 miliar total uang dari ratusan pedagang yang telah menyetorkan uang kepada PT Magna Beatum untuk membeli kios di Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Dari …
Read More »Jaksa Sebut Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Terkait Proyek Pokir Mantan Ketua DPRD Sumsel Dibahas di Warung Bakso
Palembang, JN Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, Revi SH MH didampingi Santy SH MH menyebut, fee 20 persen yang diterima terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel terkait empat proyek Pokir/aspirasi yang diajukan masyarakat kepada Dr Hj RA Anita Noeringhati SH MH selaku Ketua DPRD …
Read More »Soal Fee Proyek 20 Persen, K-MAKI: Apa Peran Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel?
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Minggu (1/6/2025) mempertanyakan terkait apa peran Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel soal penerimaan fee proyek 20 persen. Hal tersebut dikatakan Feri terkait perkara dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan empat proyek pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari …
Read More »KPK Periksa Lima Anggota DPRD OKU Terkait OTT Fee Proyek Pokir di Dinas PUPR Tahun 2024-2025
Palembang, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/5/2025) memeriksa lima anggota DPRD OKU terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024-2025. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jejaknegeriku.id. Diketahui dalam perkara ini enam …
Read More »