Palembang, JN Vonis 12 terdakwa dugaan kasus korupsi pembanguan Masjid Sriwijaya belum ada yang inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, putusan para terdakwa tersebut saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi dan proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut dibenarkan Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, …
Read More »Kejati Sumsel Akan Kaji Vonis 12 Tahun Penjara Alex Muddai
Palembang, JN Kejati Sumsel melalui Kasi Penkum Mohd Radyan SH MH, Minggu (19/6/2022) mengatakan, Kejati akan mengkaji vonis 12 tahun penjara Alex Noerdin dan Muddai Madang terdakwa dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan PDPDE Sumsel. Menurutnya, terkait vonis tersebut Kejati belum menyatakan sikap karena masih menunggu salinan putusan yang …
Read More »Kejati Ungkap Masih Hadirkan Saksi Disidang Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel Rugikan Negara Rp 13 Miliar Lebih
Palembang, JN Kejati Sumsel melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum), Mohd Radyan SH MH, Jumat (17/6/2022) mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kedepan masih tetap menghadirkan saksi dalam sidang dua terdakwa dugaan kasus korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Babel yang rugikan negara Rp 13 miliar di Pengadilan Tipikor Palembang. Adapun dua …
Read More »Kejati Tegaskan Terus Sidik Dugaan Kasus Korupsi Ganti Rugi Lahan Jalan Tol OKI
Palembang, JN Kejati Sumsel melalui Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum), Mohd Radyan SH MH, Jumat (17/6/2022) menegaskan, dugaan kasus korupsi ganti rugi pembayaran lahan Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung OKI hingga kini masih terus dilakukan penyidikan. Diungkapkannya, dalam proses penyidikan tersebut Jaksa Penyidik Bidang Pidsus Kejati Sumsel masih melakukan …
Read More »Dalizon Keberatan dengan Dakwaan Jaksa Kejagung
Palembang, JN AKBP Dalizon terdakwa dugaan kasus korupsi penerima gratifikasi dari Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019, Jumat (17/6/2022) kembali menjalani persidangan secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu SH MH, Dalizon melalui penasihat hukumnya membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan …
Read More »Sidang Dugaan Suap Proyek Muba, Herman Mayori Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Eddy Umari 5 Tahun
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/6/2022) menuntut Herman Mayori (Kepala Dinas PUPR Muba) dan Eddy Umari (Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba), terdakwa dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 dengan pidana yang berbeda. Dalam sidang di …
Read More »Yaniarsyah & Caca Terdakwa PDPDE Sumsel dan TPPU Divonis 11 Tahun Penjara
Palembang, JN Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis kepada A Yaniarsyah Hasan dan Caca Isa Saleh Sadikin, terdakwa dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019 dan juga terdakwa TPPU dengan masing-masing hukuman pidana 11 tahun penjara. Sidang vonis kedua terdakwa …
Read More »Dodi Reza Disebut JPU KPK Terima Rp 2,9 Miliar
Palembang, JN JPU KPK, Meyer Simanjuntak, Kamis (16/6/2022) menyebut, Dodi Reza Alex Noerdin (Bupati Muba nonaktif) terdakwa dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 menerima fee dalam perkara tersebut sebesar Rp 2,9 miliar. Hal itu diungkapkan JPU KPK saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Dodi …
Read More »Jaksa Ungkap Hal Memberatkan Terdakwa Dodi Reza
Palembang, JN JPU KPK, Kamis (16/6/2022) menuntut Dodi Reza Alex Noerdin (Bupati Muba nonaktif), terdakwa dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 dengan hukuman pidana 10 tahun 7 bulan penjara. JPU KPK, Meyer Simanjuntak mengatakan, beratnya tuntutan pidana kepada terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin …
Read More »Dodi Reza Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/6/2022) menuntut Dodi Reza Alex Noerdin (Bupati Muba nonaktif), terdakwa dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muba tahun anggaran 2021 dengan hukuman pidana 10 tahun 7 bulan penjara. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang dipimpin Ketua …
Read More »