Jakarta, JN KPK meminta keterangan dua saksi mengenai persyaratan hingga penilaian untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Dua saksi, yakni PNS pada Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Yudhie Hatmadji Sudjarwo, dan mantan Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian …
Read More »KPK Panggil VP Indosat Jadi Saksi Kasus Gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/4/2022), memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur. Dua saksi masing-masing Vice President (VP) Regional East PT Indosat Tbk Sigit Pramudiantoro dan Rudy Cuis Efendi selaku Direktur PT Cipta Karya Multi Teknik. “Hari …
Read More »Besok, Dewas KPK Panggil Dirut Pertamina Soal Lili Pintauli
Jakarta, JN Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada besok Kamis (21/4/2022) untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. “Ya benar, dewas memerlukan klarifikasi Dirut Pertamina atas keterangan anak buahnya,” kata Anggota Dewas KPK …
Read More »JC Tersangka RF Disetujui Kejari Lubuklinggau
Lubuklinggau, JN Dalam dugaan kasus korupsi kegiatan diklat penguatan kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Musirawas tahun 2019 sebelumnya sudah ditetapkan tiga orang tersangka, diantaranya Kadisdik Mura IE, RF selaku PPTK dan RS selaku staf. M Hidayat SH MH selaku kuasa Hukum tersangka RF sebelumnya telah mengajukan Justice Collabulator (JC) yakni …
Read More »KPK Duga Bupati Nonaktif PPU Awasi Langsung Proses Lelang Proyek
Jakarta, JN KPK memeriksa lima orang saksi untuk mengonfirmasi dugaan tersangka Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AAM) yang mengawasi langsung proses hingga penentuan pemenang lelang berbagai proyek Pemkab PPU, Kalimantan Timur. “Dikonfirmasi antara lain terkait dengan pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab PPU, dimana diduga penentuan pemenang …
Read More »KPK Gali Peran Ardian Noervianto Percepat Usulan Dana PEN Kolaka Timur
Jakarta, JN KPK menggali peran tersangka mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (MAN) dalam mempercepat proses pengusulan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan memeriksa seorang saksi. Seorang saksi, yang diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Senin (18/4/2022), ialah pegawai negeri sipil (PNS) …
Read More »Korporasi PT Merial Esa Divonis Bayar Uang Pengganti Rp126,135 Miliar
Jakarta, JN Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis PT Merial Esa sebagai korporasi diwajibkan membayar denda Rp200 juta ditambah uang pengganti Rp126,135 miliar dikurangi dengan uang yang disita karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan “monitoring satellite” dan “drone” di Bakamla tahun 2016. “Menyatakan terdakwa PT Merial Esa terbukti secara sah dan meyakinkan …
Read More »Saksi Jelaskan Pembagian “Fee” Dalam Perkara suap Bupati Langkat
Jakarta, JN Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Deni Turio menjelaskan pembagian “fee” dalam perkara dugaan pemberian suap kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dari kontraktor. “Untuk penunjukan langsung ‘fee-nya’ 16,5 persen dan tender ‘fee’ 15 persen,” Deni Turio di …
Read More »Saksi: Bupati Langkat Ancam Bawahan Bila Pemenang Tender Tidak Sesuai
Jakarta, JN PNS di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Langkat Firdaus menyebut Bupati Langkat nonaktif Terbit Muara Perangin angin mengancam akan memutasi bawahannya bila pemenang proyek pengadaan tidak sesuai dengan keinginannya. “Ancaman langsung tidak ada, tapi secara tidak langsung, Pak Suhardi mengatakan kalau proyek tidak sesuai ekspektasi …
Read More »Bupati HSU Nonaktif Terima Sumbangan Hasil Pemotongan SPPD Pegawai
Banjarmasin, JN Bupati HSU nonaktif H Abdul Wahid disebut menerima sumbangan hasil pemotongan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. “Saya dipotong 30 persen dari SPPD diperuntukkan sebagai sumbangan kepada terdakwa,” kata mantan Plt Kepala Badan …
Read More »