Jayapura, JN Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandi mengakui hingga kini belum ada pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri terkait kabur-nya tersangka KPK yang diduga masuk secara ilegal ke Papua Nugini. Memang benar hingga kini belum ada pemberitahuan dari Kemlu tentang adanya dugaan masuknya tersangka KPK yang berinisial RHP …
Read More »Interpol Polri Pastikan “Red Notice” Surya Darmadi Aktif Sampai 2025
Jakarta, JN Interpol Polri memastikan masa aktif red notice terhadap Surya Darmadi (SD), tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare, masih berlaku sampai 2025. “Benar (aktif sampai 2025),” kata Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol. Amur Chandra di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Dia mengatakan nama Surya …
Read More »KPK Akan Koordinasi dengan CPIB Tanya Keberadaan Surya Darmadi
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura untuk mencari informasi keberadaan Surya Darmadi (SD) yang diduga berada di Singapura. “Kami punya koordinasi dengan CPIB, KPK-nya Singapura. Itu nanti kami akan cek ke sana, menanyakan keberadaan yang bersangkutan,” kata Wakil …
Read More »KPK Sita Aset Milik Puput Tantriana Sari Senilai Rp104,8 Miliar
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset senilai Rp104,8 miliar dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). “Proses pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka PTS dan kawan-kawan hingga saat ini terus bertambah sehingga …
Read More »Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Bebas dari Lapas Sukamiskin
Bandung, JN Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, setelah menjalani hukuman karena korupsi kedua yang dia lakukan. Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Elly Yuzar mengatakan Rachmat Yasin keluar penjara dengan status bebas bersyarat. Kebebasan Rachmat Yasin itu diberikan setelah kakak dari …
Read More »KPK Koordinasi dengan Kasad Cari Keberadaan Bupati Mamberamo Tengah
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam pencarian keberadaan Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). Koordinasi dengan Dudung itu, menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri, berwujud permintaan bantuan agar menghadapkan anggotanya ke Papua …
Read More »KPK Setor Rp3,8 Miliar ke Kas Negara dari Dua Terpidana Korupsi
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan Rp3,8 miliar ke kas negara yang merupakan uang denda, uang pengganti, serta rampasan uang barang bukti dari dua terpidana perkara korupsi, yakni Sri Utami dan Andririni Yaktiningsasi. “Tim Jaksa Eksekutor KPK melalui Biro Keuangan telah menyetorkan Rp3,8 miliar ke kas negara dari uang …
Read More »KPK Minta KSAD Hadirkan Anggota TNI Terkait Kaburnya Bupati Mamteng
Jayapura, JN Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI agar membantu menghadirkan anggota TNI AD terkait permintaan keterangan dari tim penyidik KPK sehubungan kaburnya Bupati Mamberamo Tengah, RHP. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya Senin (1/8/2022) petang menyatakan KPK berharap dukungan dan bantuan …
Read More »Jubir: KPK Selidiki Kasus Korupsi Baru Bupati Penajam Paser Utara
Jakarta, JN Pelaksana Tugas Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan saat ini tim penyidik tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi baru yang kembali melibatkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. “Penyelidikan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi saat ini sedang dilakukan sebagai upaya pengumpulan alat …
Read More »Eks Pejabat Adhi Karya Dituntut 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi IPDN
Jakarta, JN Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) periode 2011-2014 Dono Purwoko dituntut empat tahun penjara karena diduga melakukan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2011 sehingga merugikan negara senilai Rp19,749 miliar. “Menuntut, supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Dono …
Read More »