Palembang, JN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto didampingi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (16/5/2025) menegaskan, jika terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terdapat adanya komitmen proyek Pokir pada Dinas PUPR OKU tahun 2024 sampai …
Read More »KPK Tahan Kadis PUPR OKU, Tiga Anggota DPRD dan Dua Pihak Swasta Terkait OTT Fee Proyek
Palembang, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (16/3/2025) menahan enam tersangka yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu (15/3/2025). Adapun enam tersangka yang ditetapkan KPK dan dilakukan penahanan, terdiri dari; Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), M Fahrudin …
Read More »Prabowo Berniat Bangun Penjara di Pulau Terpencil Buat Koruptor Jera
Jakarta, JN Presiden RI Prabowo Subianto berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur. “Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau …
Read More »Kejagung Cecar Ahok 14 Pertanyaan Pokok Terkait Kasus Minyak Mentah
Jakarta, JN Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah. “Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan …
Read More »Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Gratifikasi Sertifikat Tanah PTSL 2019 Dituntut 2 Tahun Penjara
Palembang, JN Asna Ifah, Kartila dan Rehan terdakwa dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019 BPN Palembang, Kamis (13/3/2025) dituntut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang dengan tuntutan pidana masing-masing 2 tahun penjara. Hal tersebut terungkap dalam sidang ketiga terdakwa dengan …
Read More »Terkait Fee 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Peran, Kejati Harus Ungkap Siapa Aktor Utamanya!
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut menerima fee proyek 20 persen tidak memiliki peran terkait pengaturan proyek, tidak ada Dapil, tidak ada Pokir dan tidak ada Reses. Oleh karena itulah Kejati Sumsel harus mengungkap …
Read More »Bulan Puasa, Siap-Siap Saksi Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Proyek Dana Bersifat Khusus APBD Tahun 2023
Palembang, JN Pada bulan puasa Ramdahan saat ini, siap-siap para saksi fee 20 persen Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel diperiksa Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa pada Dinas PUPR …
Read More »K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Dapil, Pokir dan Reses, Fee 20 Persen Harus Diungkap Tuntas Oleh Kejati Sumsel
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, menjadi pertanyaan mengapa tersangka Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel disebut menerima fee proyek 20 persen, padahal jabatan tersangka tersebut di DPRD Sumsel tidak ada kaitan dengan proyek dan tersangka tak memiliki Dapil, Pokir dan Reses. …
Read More »Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel, Kejati Sumsel Tegaskan Masih Terus Dalami Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Dana Bersifat Khusus APBD Sumsel Tahun 2023 di Banyuasin
Palembang, JN Perkara dugaan kasus korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Talang Kelapa pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Sumsel tahun 2023, yang salah satu tersangka yakni Kabag …
Read More »Usai Tahan Mantan Kades Mulyoharjo Musi Rawas Terkait Dugaan Korupsi Ridwan Mukti, Kejati Sumsel Tegaskan Penyidikan Terus Berlanjut
Palembang, JN Usai menahan Bahtiyar mantan Kepala Desa (Kades) Mulyoharjo tahun 2010-2016, Kejati Sumsel melalui Aspidsus Umaryadi SH MH menegaskan, penyidikan dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam khususnya perkebunan sawit periode tahun 2010-2023 di Kabupaten Musi Rawas yang salah satu tersangkanya Ridwan Mukti mantan Bupati Musi Rawas tahun 2005-2015 …
Read More »