Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali kepada jajaran pejabat penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Hal itu disampaikan anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di …
Read More »KPK Dalami Peran Pj Bupati dan Bupati OKU Terpilih Terkait OTT Fee Sembilan Proyek Pokir
Palembang, JN Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, Minggu (16/3/2025) menegaskan, KPK sedang mendalami peran Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) dan Bupati OKU Terpilih terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee sembilan proyek Pokir DPRD pada Dinas PUPR OKU tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Diketahui dalam …
Read More »Ketua KPK: Jelang Lebaran Anggota DPRD OKU Tagih Fee Sembilan Proyek
Palembang, JN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto didampingi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (16/5/2025) mengungkapkan, DPRD OKU diwakili oleh tiga tersangka dari pihak anggota DPRD OKU yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) diketahui menagih jataf fee 20 persen …
Read More »OTT di OKU, KPK Ungkap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Minta Jatah Rp 5 Miliar, Setiap Anggota DPRD Rp 1 Miliar
Palembang, JN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto didampingi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (16/5/2025) menegaskan, jika terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terdapat adanya komitmen proyek Pokir pada Dinas PUPR OKU tahun 2024 sampai …
Read More »KPK Tahan Kadis PUPR OKU, Tiga Anggota DPRD dan Dua Pihak Swasta Terkait OTT Fee Proyek
Palembang, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (16/3/2025) menahan enam tersangka yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu (15/3/2025). Adapun enam tersangka yang ditetapkan KPK dan dilakukan penahanan, terdiri dari; Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), M Fahrudin …
Read More »Prabowo Berniat Bangun Penjara di Pulau Terpencil Buat Koruptor Jera
Jakarta, JN Presiden RI Prabowo Subianto berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur. “Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau …
Read More »Kejagung Cecar Ahok 14 Pertanyaan Pokok Terkait Kasus Minyak Mentah
Jakarta, JN Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah. “Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan …
Read More »Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Gratifikasi Sertifikat Tanah PTSL 2019 Dituntut 2 Tahun Penjara
Palembang, JN Asna Ifah, Kartila dan Rehan terdakwa dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019 BPN Palembang, Kamis (13/3/2025) dituntut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang dengan tuntutan pidana masing-masing 2 tahun penjara. Hal tersebut terungkap dalam sidang ketiga terdakwa dengan …
Read More »Terkait Fee 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Peran, Kejati Harus Ungkap Siapa Aktor Utamanya!
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut menerima fee proyek 20 persen tidak memiliki peran terkait pengaturan proyek, tidak ada Dapil, tidak ada Pokir dan tidak ada Reses. Oleh karena itulah Kejati Sumsel harus mengungkap …
Read More »Bulan Puasa, Siap-Siap Saksi Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Proyek Dana Bersifat Khusus APBD Tahun 2023
Palembang, JN Pada bulan puasa Ramdahan saat ini, siap-siap para saksi fee 20 persen Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel diperiksa Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa pada Dinas PUPR …
Read More »