Palembang, JN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota H Wahyu Agus Susanto SH MH dan Pitriadi SH MH, Senin (24/3/2025) mengatakan, tiga korporasi mesti dimintai pertanggungjawaban untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang, izin pertambangan batu bara PT Andalas …
Read More »Hakim Dorong JPU Proses Tiga Korporasi untuk Pengembalian Kerugian Negara Dugaan Korupsi Batu Bara di Lahat
Palembang, JN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota H Wahyu Agus Susanto SH MH dan Pitriadi SH MH, Senin (24/3/2025) mengatakan, Majelis Hakim mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel untuk memproses dan memintai pertanggungjawaban kepada tiga korporasi untuk pengembalian kerugian keuangan negara. …
Read More »Hakim Ungkap Batu Bara yang Diambil PT ABS Rugikan Negara Rp 416 Miliar
Palembang, JN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota H Wahyu Agus Susanto SH MH dan Pitriadi SH MH, Senin (24/3/2025) mengungkapkan, batu bara yang diambil oleh PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) dari dalam wilayah izin BUMN PTBA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara …
Read More »Hakim Sebut Kerugian Negara Dugaan Korupsi Batu Bara di Lahat dari Lahan Tak Direklamasi Rp 72 M, Kerusakan Lahan dan Lingkungan Rp 6,2 M
Palembang, JN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota H Wahyu Agus Susanto SH MH dan Pitriadi SH MH, Senin (24/3/2025) menyebut adanya kerugian negara akibat lahan yang tidak direklamasi, kerusakan lahan dan kerusakan lingkungan dalam perkara dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang, izin pertambangan …
Read More »Hakim Dorong JPU Proses Hukum Siti Zaleha dalam Dugaan Korupsi Batu Bara di Lahat
Palembang, JN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota H Wahyu Agus Susanto SH MH dan Pitriadi SH MH, Senin (24/3/2025) menegaskan, Majelis Hakim mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel memproses hukum saksi Siti Zaleha mantan Kasi Teknis dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan …
Read More »Banyak Lokasi di OKU Digeledah KPK Terkait OTT Fee Proyek Pokir DPRD
Palembang, JN Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (23/3) mengungkapkan, banyak lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang digeledah Tim Penyidik KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee sembilan proyek Pokir pada Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025. Diketahui dalam perkara ini KPK telah menetapkan …
Read More »Fee Proyek 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Harus Ungkap Aktor Utamanya!
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, tersangka Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel harus mengungkap siapa aktor utama soal fee proyek 20 persen. Hal itu dikatakan Feri terkait dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran …
Read More »Pengacara Finda Mantan Wawako Palembang Minta Usai Lebaran, Kajari Tegaskan Selasa Ini!
Palembang, JN Andi Irwanda Ismunandar SH MH Pengacara mantan Ketua PMI Palembang Fitrianti Agustinda yang juga mantan Wakil Walikota (Wawako) Palembang beserta suami yakni Dedi Siprianto meminta Kejari Palembang untuk melakukan pemeriksaan kepada Finda dan suami usai lebaran Idul Fitri. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Hutamrin SH MH, menegaskan, …
Read More »Fee Proyek 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Jangan Diam Saja dan Jangan Mau Pasang Badan!
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Kamis (20/3/2025) mengatakan, tersangka Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut Kejati Sumsel menerima fee proyek 20 persen jangan diam saja dan jangan mau pasang badan, ungkap pihak yang menjadi aktor utamanya. Hal itu dikatakan Feri …
Read More »Fee Proyek 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel, K-MAKI: Kejati Harus Ungkap dan Proses Pihak Lainnya!
Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Kamis (20/3/2025) mengatakan, Kejati Sumsel harus mengungkap dan memproses pihak lainnya yang terlibat terkait tersangka Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut Kejati Sumsel menerima fee proyek 20 persen. Hal itu dikatakan Feri soal dugaan kasus …
Read More »