Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) perihal pengajuan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dua saksi, yaitu Prasetyo Nugroho selaku asisten hakim agung dan karyawan swasta Redhy Novarisza. KPK memeriksa keduanya di Gedung Merah Putih KPK, …
Read More »KPK Amankan Dokumen Perpanjangan HGU Usai Geledah Kanwil BPN Riau
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan bukti berupa dokumen pengajuan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) usai penggeledahan di di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Senin (10/10/2022). “Di lokasi ini ditemukan dan diamankan bukti, di antaranya berbagai dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki …
Read More »Firli Bahuri: Kasus Selesai Bila Gubernur Papua Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, JN Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan agar perkara tersebut dapat segera terselesaikan. “Saya kira ini akan bisa selesai bilamana Pak Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua yang terpercaya, sudah 2 kali (periode) jadi gubernur tentu beliau adalah warga negara yang baik dan kita …
Read More »KPK Kumpulkan Rp492 Juta dari Lelang Barang Rampasan Dua Terpidana
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan uang total Rp492 juta dari hasil lelang barang rampasan dua terpidana perkara korupsi, yakni Irwandi Yusuf dan Muhtar Ependy. “Hari ini, tim jaksa eksekusi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah selesai melaksanakan lelang barang rampasan yang sebelumnya milik …
Read More »KPK Sayangkan Pernyataan Kuasa Hukum Lukas Enembe Soal Hukum Adat
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan kuasa hukum yang meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan hukum adat. KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. “KPK menyayangkan pernyataan …
Read More »KPK Limpahkan Berkas Perkara Terdakwa Korupsi Helikopter AW-101
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Irfan Kurnia Saleh ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/10/2022). Irfan merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG), terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di …
Read More »KPK Sebut Pemblokiran Rekening Istri Lukas Enembe Bukan Karena Mangkir
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening bank milik istri tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Yulce Wenda, bukan karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tim penyidik sebagai saksi. “Telah lama kami lakukan pemblokiran tersebut, bukan karena saksi tersebut mangkir tidak datang memenuhi panggilan KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan …
Read More »KPK Dalami Prosedur Hingga Pengeluaran Biaya Pengadaan LNG Pertamina
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan saksi Nanang Untung mengenai prosedur hingga pengeluaran biaya untuk pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/10/2022), mengatakan Nanang Untung, yang merupakan Senior Vice President (SVP) Gas PT Pertamina periode 2011-2021, …
Read More »Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Hadiri Panggilan KPK Tanpa Konfirmasi
Jakarta, JN Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa mengonfirmasi untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/10/2022). “Informasi yang kami terima, para saksi tersebut tidak hadir tanpa ada konfirmasi apapun pada tim penyidik,” kata Kepala Bagian …
Read More »KPK dan Kejati Gorontalo Gelar Perkara Dua Kasus Dugaan Korupsi
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/10/2022) melakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dalam rangka supervisi penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut, yakni dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012 …
Read More »