Jejak Negeriku My WordPress Blog
“Disini dapat kami jelaskan bahwa memang benar capaian realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2021 tidak seluruhnya tercapai hingga 100% dari target yang direncanakan, untuk itu pada tahun 2022 kegiatan pengawasan dan penertiban sudah menjadi prioritas kami dengan cara membangun sebuah sistem pungutan pajak maupun retribusi berbasis teknologi serta membentuk tim pengawasan,” Tutur Ardani.
Sedangkan untuk pandangan umum fraksi partai nasional demokrat, sambung Ardani, yang disampaikan Aprizal Hasyim selaku juru Bicaranya, memberikan informasi, saran, masukan dan himbauan. Mengenai beberapa hal Diantaranya, dalam hal pencegahan penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing.
“Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah akan memaksimalkan kegiatan pencegahan berupa, penambahan sumber daya manusia (personil) dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasarana bagi pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) perikanan berupa speedboat pengawasan, bantuan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan bagi nelayan, serta Operasional pengawasan (razia atau patroli) yang akan dilakukan tim gabungan antara dinas perikanan dan perternakan,” Jelas Ardani. HALAMAN SELANJUTNYA>>
