Jejak Negeriku BERANDA
Dijelaskannya, untuk pertemuan di warung Bakso dihadiri oleh dirinya, terdakwa Wisnu Andrio Fatra alias Rio dan terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel.
“Dalam pertemuan itu saya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Wisnu Andrio Fatra alias Rio dan Arie Martharedo. Tapi usai pertemuan di warung bakso tersebut Wisnu menyampaikan kepada saya kalau fee untuk Arie Martharedo adalah 20 persen,” terang saksi dalam persidangan.
Kemudian untuk pertemuan di rumah terdakwa Apriansyah Kepala Dinas PUPR Banyuasin, sambung saksi Ifan Ardiansyah, dirinya hanya menunggu di luar rumah.
“Hanya sebentar masuk ke dalam rumah setelah itu saya nunggu di luar. Namun pertemuan itu dalam rangka Arie Martharedo memperkenalkan Wisnu Andrio Fatra alias Rio kepada Apriansyah Kepala Dinas PUPR Banyuasin. Sedangkan pertemuan di rumah makan terkait memperkenal Wisnu Andrio Fatra alias Rio kepada Panitia ULP,” tandasnya.
Sementara Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan, jika empat proyek dalam perkara tersebut tidak ada dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Empat proyek di Banyuasin ini tidak ada di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam perkara tersebut sudah dua kali saya diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Sumsel dan satu kali diperiksa BPKP,” ujarnya.
Terkait hal tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, Rini mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah saksi mengenal Anita Noeringhati yang saat itu menjabat Ketua DPRD Sumsel.
“Saksi kenal dan tahu dengan Anita Noeringhati,” tanya JPU Rini.
Dijawab Regina Ariyanti, dirinya tahu dengan Anita Noeringhati namun di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat Pokir Anggota DPRD Sumsel tidak ada Pokir Anita Noeringhati di Kabupaten Banyuasin terkait empat proyek tersebut.
“Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak ada Pokir Ibu Anita. Kemungkinan empat proyek tersebut Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang diajukan oleh dewan kepada kepala daerah. Kalau untuk BKBK ini anggarannya ada di BPKAD,” tandasnya. (ded)
