Jejak Negeriku BERANDA
“Oleh karena itulah KPK harus mengungkap para pihak lainnya yang terlibat selain enam tersangka yang kini sudah menjadi terdakwa,” ujar Feri.
Dijelaskannya, dalam persidangan terdakwa Kadis PUPR OKU diharapkan jangan mau pasang badan, ungkap siapa pihak yang memerintahkannya untuk mengumpulkan fee proyek Pokir buat DPRD dalam rangka pengesahan APBD OKU di rapat paripurna.
“Kita harapkan Kadis PUPR OKU ini jujur dan menyampaikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Kemudian kepada KPK kita berharap untuk segera melakukan penyidikan khusus untuk fakta sidang yang telah terungkap dalam rangka mengungkap tersangka baru di perkara tersebut,” harap Feri.
Lebih jauh dijelaskan Feri, adapun fakta sidang di perkara tersebut yakni sejumlah pertemuan yang telah diungkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dan juga telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
“Untuk itulah KPK harus mendalami penyidikan kepada para pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Adapun sejumlah pertemuan yang menjadi fakta sidang dan telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dan JPU KPK yakni pertemuan di Rumah Dinas Bupati OKU, pertemuan di lantai 15 salah satu hotel di Baturaja hingga adanya pertemuan di Ruang Kerja Asisten I di Kantor Bupati OKU. K-MAKI meminta KPK untuk memeriksa para pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan ini, dalami sejauh mana peran mereka di perkara dugaan korupsi terkait fee proyek untuk ketok palu APBD OKU tahun anggaran 2025 tersebut,” jelas Feri.
Dilanjutkannya, apabila dari hasil penyidikan ditemukan bukti keterlibatan para pihak yang hadir di sejumlah pertemuan dalam perkara dugaan kasus korupsi ini maka KPK mesti mentersangkakan para pihak tersebut.
“Karena K-MAKI menilai dari pertemuan-pertemuan itulah menjadi latar belakang adanya komitmen fee proyek Pokir untuk DPRD. Jadi K-MAKI meminta agar KPK mengusut sampai tuntas perkara ini,” tandas Feri. (ded)
