Jejak Negeriku BERANDA
“Proses pemeriksaan dan penelitian terkait penyidikan perkara tersebut terus berlanjut. Pada penyidikan ini nanti kami akan memakai auditor yang independen supaya cepat prosesnya. Setelah itu, kita ekspos dan barulah dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Jadi secepatnya (tetapkan tersangka), tapi secepatnya ini jangan ditargetkan sebulan, dua bulan jangan. Insya Allah (secepatnya) namun jangan target,” katanya.
Menurut Kajari, terkait adanya sejumlah Ketua RT yang diperiksa sebagai saksi, dirinya memastikan jika tidak ada Ketua RT yang ditetapkan sebagai tersangka di perkara ini.
“Saya banyak menerima laporan yang menyampaikan mengapa Ketua RT diperiksa, dan indikasinya tersangkanya Ketua RT. Saya tekankan kami profesional, dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan itulah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Kalau Ketua RT tidak ada sama sekali keterlibatan, karena Ketua RT hanya memberikan keterangan sebab dia melihat ada tidaknya pekerjaan itu. Oleh karena itu saya jamin 100 persen tidak ada Ketua RT yang ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Kajari.
Dilanjutkannya, dalam penyidikan perkara tersebut pihaknya mengusut 131 titik pelaksanaan proyek tahun anggaran 2024.
“Pada proses penyidikan ini saya tegaskan siapa yang bertanggung jawab dari hasil proses pemeriksaan nanti maka itulah yang bertanggung jawab, karena kita tidak pernah menetapkan tersangka tidak berdasarkan alat bukti yang sah,” paparnya.
Kajari Hutamrin SH MH juga telah menegaskan, pada perkara ini dari 131 titik proyek jalan permukiman di Kota Palembang, diantaranya ada yang fiktif dan tidak sesuai pertanggung jawaban.
“Total proyek jalan di permukiman warga yang kita lakukan penyidikan ini ada 131 titik tersebar di Kota Palembang. Hasil dari proses penyidikan dari jumlah tersebut ada yang fiktif dan ada yang tidak sesuai pertanggung jawaban,” jelasnya.
Masih kata Kajari, pihaknya kini sedang melakukan pendalaman penyidikan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi di Dinas Perkimtan Kota Palembang Tahun Anggaran 2024 tersebut. Bahkan dalam penyidikan pihaknya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni di Kantor Dinas Perkimtan Kota Palembang dan di Dinas Sosial Kota Palembang. HALAMAN SELANJUTNYA>>
