Jejak Negeriku BERANDA
Palembang, JN
Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Minggu (19/10/2025) mengatakan, Polda Sumsel mesti fokus pada terbitnya sertifikat tanah di atas lahan yang diduga milik negara pada penyidikan dugaan korupsi pembuatan kolam retensi simpang bandara Palembang yang merupakan proyek Dinas PUPR Kota Palembang.
Diketahui jika perkara dugaan korupsi tersebut kini sedang dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel.
“Dalam penyidikan perkara ini K-MAKI meminta Polda Sumsel fokus pada terbitnya sertifikat tanah di atas lahan yang diduga milik negara. Karena kami menilai ada keterlibatan mafia tanah yang sangat terorganisir dalam perkara ini,” ujar Feri.
Masih kata Feri, adanya keterlibatan mafia tanah yang terorganisir terlihat dari proses awal ketika pengalihan status lahan yang diduga milik negara dengan tujuan agar lahan bisa diganti rugi buat pembangunan kolam retensi simpang bandara Palembang.
“Lokasi lahan yang diganti rugi ini kan diduga lahan milik negara yakni rawa konservasi. Kemudian agar lahan bisa diganti rugi maka diterbitkan sertifikat tanah perorangan. Selain itu juga ada permainan dengan menaikan harga tanah disaat dilakukan penilaian terhadap lahan tersebut. Jadi prosesnya sejak awal memang sudah direncanakan oleh mafia tanah. Makanya Polda Sumsel harus mengungkap mafia tanah dalam perkara ini,” jelas Feri.
Menurut Feri, pada proses penyidikan Polda Sumsel juga diharapkan dapat mengungkap soal aliran uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut.
“Aliran uang di perkara ini yakni terkait bagi-bagi uang negara dari hasil ganti rugi lahan yang di dalam prosesnya terdapat mark up nilai tanah yang diganti rugi menggunakan uang dari APBD. Untuk itu K-MAKI meminta agar para penerima aliran uang diungkap dan ditersangkakan,” harap Feri. HALAMAN SELANJUTNYA>>
