Jejak Negeriku BERANDA
Palembang, JN
Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Kamis (21/8/2025) menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengungkap aktor utama dalam dugaan korupsi proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU terkait fee untuk pengesahan atau ketok palu APBD OKU Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, jangan hanya pemain figuran saja yang diungkap dan diproses oleh KPK dalam perkara tersebut.
“KPK harus mengungkap aktor utamanya, jangan hanya pemain figuran saja. Sebab enam tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut dan kini menjadi terdakwa bukankah aktor utamanya,” tegas Feri.
Adapun enam terdakwa di perkara ini yakni, Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU Nopriansyah, tiga anggota DPRD OKU Umi Hartati, Ferlan Juliansyah dan M Fahruddin. Sedangkan dua terdakwa lainnya, Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso pihak kontraktor pemberi fee yang sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Palembang (Belum Inkrah karena JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas vonis Majelis Hakim).
“Perkara fee proyek Pokir untuk ketok palu APBD OKU ini belum tuntas. Karena masih ada pihak-pihak lainnya yang hingga kini belum diproses oleh KPK. Kita harapkan KPK jangan tebang pilih, ungkap dan proses semua yang terlibat,” ujar Feri.
Lebih jauh dikatakannya jika dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (KPK) telah menegaskan adanya fakta persidangan terkait sejumlah pertemuan dan komitmen fee proyek Pokir untuk pengesahan APBD OKU Tahun Anggaran 2025. HALAMAN SELANJUTNYA>>
